Pengantar: Asas Legalitas, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa Manusia

Pengantar: Asas Legalitas, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa Manusia

Mengawali tulisan ini, penulis mengutip beberapa ahli hukum pidana dalam menjelaskan sekilas tentang pengertian asas legalitas, serta sejarah asas legalitas. Mengenai hal ini, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej menjelaskan: Asas legalitas diciptakan oleh Paul Johan Anslem Feuerbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman. Sedangkan menurut Bambang Poernomo dalam catatan Eddy O.S. Hiariej: “Apa yang dirumuskan oleh Feuerbach mengandung arti yang sangat mendalam, dalam Bahasa Latin nulla poena sine Crimene; nullum crimen sine poena legali.

Masih menurut Prof Eddy, jauh sebelum lahirnya asas legalitas, prinsipal hukum Romawi memperlihatkan wajah tatanan hukum yang individualistis. Ketika hukum Romawi diterima di Eropa Barat pada abad pertengahan, crimine extra ordinaria diterima oleh raja-raja yang berkuasa, para raja cenderung menggunakan hukum pidana secara sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhannya. Pada zaman itu, sebagian besar hukum pidana tidak tertulis. Sehingga dengan kekuasaan yang absolut, Raja dapat menyelenggarakan pengadilan dengan sewenang-wenang dan hukum ditetapkan menurut perasaan hakim yang mengadili, sehingga terdapat ketidakadilan dalam masyarakat. Pada saat yang bersamaan, muncul para ahli pemikir hukum yang menuntut agar kekuasaan raja dibatasi dengan Undang-undang tertulis.

Asas legalitas dirumuskan dalam bahasa latin, sehingga ada yang beranggapan bahwa rumusan ini berasal dari hukum Romawi kuno. Sesungguhnya menurut Moeljatno dalam catatan Eddy O.S. Hiariej, baik adegium di atas maupun asal legalitas tidak dikenal dalam hukum Romawi kuno. Demikian pula menurut Sahetapy, yang menyatakan bahwa asas legalitas dirumuskan dalam bahasa latin semata-mata karena bahasa latin merupakan bahasa dunia hukum yang digunakan pada waktu itu.

Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan tercela harus ada suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Sebagai contoh, seorang suami yang menganiaya atau mengancam akan menganiaya istrinya untuk memaksa bersetubuh, tidak dapat di pidana menurut hukum yang berlaku sekarang apabila telah terwujud kehendaknya. Karena pasal 285 KUHP mengisyaratkan secara objektif adalah mengancam pelaku pemerkosaan “di luar perkawinan”.

Dalam jenis perundang-undangan, Undang-Undang diklasifikasikan dalam dua sub yakni, (1) Undang-Undang dalam arti materil, dan (2) Undang-Undang dalam arti formal. Undang-Undang dalam arti materil yang oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister adalah peraturan yang dibuat oleh badan pemerintah yang berwenang dan berlaku umum serta mengikat penduduk. Sedangkan Undang-Undang dalam arti formal yang berarti Undang-Undang yang dibuat berdasarkan cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Undang-Undang Dasar merupakan Undang-Undang dalam arti formal, demikian pula Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, wewenang dari pemerintah untuk membuat Undang-Undang dalam arti materil harus berdasarkan Undang-Undang dalam arti formal. Undang-Undang dalam arti materil melengkapi suatu peraturan dari Undang-Undang dalam arti formal, tetapi tidak boleh melanggarnya. Apabila suatu Undang-Undang dalam arti materil melanggar Undang-Undang dalam arti formal, Undang-Undang dalam arti materil tidak boleh diterapkan hakim.

Arti Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 1 KUHP menjelaskan bahwa: (1) Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut Undang-Undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan. (2) Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu atau dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

Sesuai dengan jiwa Pasal 1 KUHP disyaratkan pula bahwa ketentuan Undang-Undang harus dirumuskan secermat mungkin. Sebagaimana dalam Asas Lex Certa yang menegaskan Undang-Undang harus membatasi dengan tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap Rakyat, agar Undang-Undang dapat dipercaya. Agar lebih konkrit dan sistematis, penulis mengutip beberapa rujukan literatur. Salah satu di antaranya Prof. Dr. D. Schaffmeister satu persatu dari berbagai aspek asas legalitas. Terdapat tujuh aspek asas legalitas yang dibedakan yaitu:

  1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang;
  2. Tidak ada penerapan Undang-Undang pidana berdasarkan analogi;
  3. Tidak dapat dipidana berdasarkan kebiasaan;
  4. Tidak boleh ada perumusan delic yang kurang jelas (syarat Lex Certa);
  5. Tidak ada ketentuan surut dari Undang-Undang pidana;
  6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan Undang-Undang;
  7. Penuntuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan Undang-Undang.

Pasal 1 KUHP menetapkan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana menurut Undang-Undang yang telah ada sebelumnya. Penentuan dapat dipidana harus terjadi melalui Undang-Undang dalam arti formal atau berdasarkan kekuatan Undang-Undang dalam arti formal. Jika suatu ketentuan pidana yang tidak memenuhi syarat itu tidak mengikat, sehingga hakim tidak boleh menerapkannya. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan ketentuan pidana menurut Undang-Undang dalam Pasal 1 KUHP itu, apakah Undang-Undang dalam arti formal, materil, atau kedua-duanya?

Menurut jiwanya Pasal 1 KUHP merupakan wujud yang jelas dari asas legalitas yang menjangkau lebih jauh dari yang terbaca dalam Pasal 1 KUHP — dalam asas legalitas tampak jaminan dasar kepastian hukum, tumpuan dari hukum pidana dan hukum acara pidana. Dengan tampak kepastian hukum menjadi jaminan dasar dari tumpuan hukum pidana, maka pemidanaan harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang dalam arti formal. Pelanggaran atas kaidah kebiasaan (materil) dengan sendirinya menghasilkan perbuatan pidana. Namun, itu tidak berarti bahwa kaidah kebiasaan tidak berperan dalam hukum pidana.

Mengenai hal ini, penulis ingin menjelaskan beberapa rumusan Undang-Undang dalam KUHP mengenai kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang menurut penulis sangat menyimpang dari prinsip dasar asas legalitas dalam hukum pidana serta terdapat kekosongan hukum dalam hukum pidana. Salah satu di antaranya Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan anak, penganiayaan dan pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP serta beberapa peraturan lainnya yang akan dibahas di pembahasan selanjutnya.

Berlakunya asas legalitas seperti diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan pada Undang-Undang pidana tentang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini dinamakan fungsi melindungi dari Undang-Undang pidana. Di samping fungsi hukum melindungi, Undang-Undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental, yaitu pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan selama masih sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip hukum.

Bersambung

Taufik A. Rahman

Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta dan salah satu kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Tinggalkan Balasan