Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa Manusia

Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa Manusia

Melanjutkan tulisan sebelumnya Pengantar: Asas Legalitas, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa Manusia maka penulis memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan pembahasan selanjutnya yang sudah disebutkan terdahulu yang akan dimulai dengan Kejahatan Terhadap Tubuh dan dilanjutkan dengan Kejahatan Terhadap Nyawa, selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Kejahatan Terhadap Tubuh

Dengan dibentuknya sebuah rumusan norma mengenai kejahatan terhadap tubuh manusia (misdrijven tegen het lijf) ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum individu (individuale belangen) dari perbuatan perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka-luka, bahkan luka yang sedemikian rupa sehingga berakibat pada kematian. Kejahatan terhadap tubuh ada dua macam menurut Dr. Adami Chajawi:

  1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (misbandeling) yang dimuat dalam rumusan norma (istilah Prof. Eddy Hiariej ) pada BAB XX BUKU II, Pasal 351 sampai dengan 358 (Dr. Adami Chajawi).
  2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 KUHP BAB XIX dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang luka-luka.

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) pula dibedakan menjadi 6 (enam) elemen menurut istilah Prof. Eddy, antara lain: (1) Penganiayaan biasa Pasal 351, (2) Penganiayaan ringan Pasal 352, (3) Penganiayaan berencana Pasal 353, (4) Penganiayaan berat Pasal 354, (5) Penganiayaan berat berencana Pasal 355, dan (6) Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan Pasal 356.

Penganiayaan biasa (gowene misbandeling) disebut juga sebagai penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standar dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Penganiayaan yang disebutkan di atas, oleh pembentuk Undang-Undang hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya, maka dari rumusan norma di atas tidak dapat dirinci unsur-unsurnya dan juga tidak diketahui pengertiannya dengan jelas. Oleh karena itu untuk mencari arti dari pengertiannya dibutuhkan para ahli hukum untuk menafsirkan apa arti dari kata penganiayaan.

Dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana kata Dr. Adami Chajawi berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan di atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditunjukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibatnya semata-mata merupakan tujuan dari Si Pembuat.

Kejahatan Terhadap Nyawa

Kejahatan terhadap nyawa jika dilihat dari sudut cara merumuskannya, dikategorikan menjadi dua. Pertama, tindak pidana materil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan atau tingkah lakunya. Misalnya pada perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (338 KUHP), menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, menghilangkan, membunuh (406 KUHP) mengugurkan atau mematikan kandungan (346 KUHP). Kedua, tindak pidana materil yang dalam rumusannya disamping mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku, juga di sebutkan unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutif). Misalnya, pada penipuan (378 KUHP), pemerasan (368 KUHP), pengancaman (369 KUHP).

Pada penipuan (378 KUHP) unsur perbuatan adalah “mengerjakan” (bewengen), pada pemerasan dan pengancaman adalah memaksa (dwigen). Sementara akibat dari perbuatan mengerakan dan memaksa juga dicantumkan dalam rumusan, yakni orang menyerahkan benda, orang memberi hutang dan orang menghapuskan piutang.

Dari kedua rumusan yang di jelaskan di atas, pada kejahatan pembunuhan masuk dalam macam tindak pidana materil yang disebutkan pertama oleh Dr.Adami Chajawi.

Perbuatan menghilangkan nyawa pula dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak (Adami Chajawi). Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian tubuh, tidak diam atau pasif walaupun sekecil apapu, misalnya memasukan racun pada minuman. Walaupun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi dalam keadaan tertentu di mana seseorang ada kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa, dan apabila ada maksud membunuh. Misalnya seorang ibu dengan maksud untuk membunuh bayinya dengan sengaja tidak menyusui bayinya sehingga bayi kelaparan dan mati. Disebut abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk perbuatan yang konkret tertentu.

Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya. Misalnya menembak, memukul, membacok, meracun, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya. Wujud-wujud perbuatan sebagaimana disebutkan dapat saja terjadi tanpa atau belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Akibat ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau tidaknya perbuatan pembunuhan itu — Dr.Adami Chajawi.

Mengenai kejahatan terhadap nyawa, pembentuk Undang-Undang mengklasifikasikan menjadi kejahatan oleh ibu terhadap bayi dirumuskan dalam Pasal 341 KUHP mengenai pembunuhan terhadap bayi yang tidak lama setelah dilahirkan sampai dengan Pasal 349 yakni penguburan atau pembunuhan kandungan oleh dokter, bidan atau juru obat. Tujuan dibentuknya rumusan pasal oleh pembentuk Undang-Undang adalah untuk melindungi kepentingan hukum individu (individuale belangen) masyarakat (social belangen) dari perbuatan yang datang dari luar maupun dari diri sendiri sebagai suatu langkah preventif.

Rumusan Pasal 341 KUHP mengenai pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan karena takut ketahuan oleh khalayak ramai. Jika sesungguhnya atau kenyataanya pada saat perbuatan dilakukan Si Bayi sudah mati, maka mengenai peristiwa ini Si Ibu tidak dapat dipidana karena tidak ada pembunuhan bayi. Karena dalam Pasal 341 disyaratkan secara objektif, bayi harus hidup. Pertanyaannya kemudian:

Bagaimana dengan perbuatan ibu yang karena takut ketahuan oleh khalayak ramai sebagaimana dijelaskan, setelah melakukan pembunuhan terhadap bayinya tidak lama setelah melahirkan, ia juga membuang bayinya yang telah mati, di tempat sampah atau sungai?

Mengenai hal ini, sependak pengetahuan penulis belum ada suatu rumusan atau payung hukum yang secara hierarkis mengatur tentang perbuatan membuang bayi oleh ibu yang takut ketahuan oleh khalayak ramai tidak lama setelah dilahirkan sebagaimana penulis jelaskan dan sebutkan di atas. Perbuatan membunuh bayi yang tidak lama setelah dilahirkan karena takut ketahuan oleh khalayak ramai dirumuskan dalam Pasal 341 KUHP yang unsur pokoknya Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan dan diklasifikasikan oleh Dr. Adami Chajawi mengenai kejahatan terhadap nyawa manusia.

Perbuatan membuang bayi yang telah mati oleh ibu merupakan perbuatan yang menyimpang dan melanggar sifat melawan hukum materiil dalam unsur hukum pidana dan norma atau kaidah yang lahir dari masyarakat. Baik itu norma agama, norma kesusilaan, maupun norma sosial.

Mengenai perbuatan membuang bayi sebagaimana penulis jelaskan dan sebutkan di atas, semestinya dirumuskan suatu payung hukum secara khusus yang mengatur dan melindungi kepentingan hukum atas individu (individuale belangen), masyarakat (sociale belangen) maupun kepentingan hukum Negara (recth belangen), sebagai langkah preventif menjawab ketimpangan dan kesimpangsiuran dalam tatanan sosial masyarakat berdasarkan prinsip dan ketentuan yang termaktub dalam asas legalitas maupun asas-asas hukum lainya.

Sesuai dengan prinsip dan ketentuan asas legalitas sebagaimana penulis jelaskan, syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan tercela harus ada suatu ketentuan dalam Undang-Undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Dan yang di maksud dengan ketentuan Undang-undang dalam Pasal 1 KUHP adalah ketentuan dalam arti formal sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya.

Yang menjadi masalah adalah di dalam ketentuan Undang-Undang, seorang suami yang menganiaya atau mengancam akan menganiaya istrinya untuk memaksa bersetubuh, tidak dapat di pidana menurut hukum yang berlaku sekarang apabila telah terwujud kehendaknya. Karena Pasal 285 KUHP mengisyaratkan secara objektif adalah mengancam pelaku pemerkosaan “di luar perkawinan”. Mengenai persetubuhan yang dilakukan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan dalam perkawinan memunculkan istilah material rape (pemerkosaan dalam perkawinan) oleh Prof. Dr. Andi Hamzah.

Namun sayang, hal semacam ini belum dimasukan pada legal isue (isu hukum) tapi masih pada isue social sehingga belum untuk menetapkan sebagai iusconstituendum. Hal ini semestinya menjadi sorotan publik dan menjadi bahan pengkajian mahasiswa hukum pada umumnya dan lembaga yang berwenang pada khususnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hukum pidana serta asas legalitas maupun asas yang lainnya sebagai barometer untuk dirumuskanya suatu rumusan norma untuk diberlakukan (iusconstitum), agar supaya pemerkosaan dalam pernikahan juga ditetapkan dan menjadikannya sebagai legal isue (isu hukum) untuk ditetapkan agar pelakunya dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Taufik A. Rahman

Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta dan salah satu kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Tinggalkan Balasan